SYARAT-SYARAT OTONOMI DAERAH

Peraturan tentang Otonomi Daerah termaktub dalam UU No. 32 tahun 2004, begitu pula syarat-syarat terbentuknya yakni sebagai berikut:

Syarat Administratif

Provinsi

-          Mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten/kota

-          Mendapatkan persetujuan Bupati/Wakil Bupati yang akan menjadi cakupan wilayah Provinsi

-          Mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi induk

-          Mendapatkan persetujuan Gubernur

-          Mendapatkan Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri

Kabupaten/Kota

-          Mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten/kota

-          Mendapatkan persetujuan Bupati/Wakil Bupati

-          Mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi

-          Mendapatkan persetujuan Gubernur

-          Mendapatkan Rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri

Syarat Teknis

Provinsi dan Kabupaten/Kota

-          Kemampuan Ekonomi

-          Potensi Daerah

-          (kemampuan secara) Sosial Budaya

-          (kemampuan secara) Sosial Politik

-          Kependudukan

-          Luas daerah

-          Pertahanan

-          Keamanan , dll

Syarat Fisik kewilayahan

-          Provinsi: Minimal memiliki cakupan 5 Kabupaten/Kota

-          Kabupaten: Minimal memiliki cakupan 5 Kecamatan

-          Kota: Minimal memiliki cakupan 4 Kecamatan

Contoh:

1.      Kabupaten Pangandaran (Pemekaran/Otonomi Daerah)

Secara Administratif

Secara Administratif kabupaten pangandaran harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Ciamis, harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati Ciamis yakni H. Engkon Koswara, harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi, harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Secara Teknis

Kabupaten baru (Pangandaran) yang akan dimekarkan harus memiliki syarat: Kemampuan Ekonominya bagus, Daerah Pangandaran merupakan daerah yang potensial/berdaya, kemampuan sosial budayanya bagus, kemampuan sosial politiknya mapan, pertahanan dan keamanannya mumpuni dan lain sebagainya.

Secara Fisik Kewilayahan

Kabupaten Pangandaran minimal harus terdiri dari 5 Kecamatan.

2.      Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara)

Secara AdministratifSecara Administratif Provinsi Kaltara harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten 'Sebelumnya', harus mendapatkan persetujuan dari Bupati/Wakil Bupati 'Sebelumnya', harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi induk/ 'Sebelumnya', harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur 'Sebelumnya', harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Secara Teknis

Provinsi baru (Kaltara) yang akan dimekarkan harus memiliki syarat: Kemampuan Ekonominya bagus, Daerah Kaltara merupakan daerah yang potensial/berdaya, kemampuan sosial budayanya bagus, kemampuan sosial politiknya mapan, pertahanan dan keamanannya mumpuni dan lain sebagainya.

Secara Fisik Kewilayahan

Kabupaten yang ada di Kaltara minimal harus terdiri dari 5 Kabupaten/Kota

By:  Agus Mauluddin, Sosiologi V (2013)